Petani Puncak 2000 Siosar Banding..!! PT BUK Diminta Stop Kegiatan untuk Hargai Surat Bupati Karo..!!

Mencerdaskan & Memuliakan - September 9, 2021
Petani Puncak 2000 Siosar Banding..!! PT BUK Diminta Stop Kegiatan untuk Hargai Surat Bupati Karo..!!
 - (Mencerdaskan & Memuliakan)
Editor

Medan, Bersamanewstv

Masyarakat petani Puncak 2000 Siosar Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) atas gugatannya menuntut pembatalan SK Hak Guna Usaha (HGU) PT Bibit Unggul Karobiotek (BUK) di Puncak 2000 Siosar.

Hal itu ditegaskan Suplinta Ginting, SH, MH, selaku kuasa hukum masyarakat petani Prada Ginting dan kawan-kawan, Kamis (9/9) di Medan setelah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor: 18/G/2021/PTUN-Mdn tertanggal 12 Agustus 2021.

“Benar, kita telah mengajukan upaya hukum banding pada 16 Agustus 2021 dan telah dikeluarkan akta permohonan banding pada 18 Agustus 2021 yang ditandatangani Panitera PTUN Medan. Hal ini kita lakukan karena kita tidak sependapat dengan majelis hakim PTUN Medan yang menyatakan gugatan pembatalan HGU PT BUK yang diajukan pihaknya, dinyatakan bukan kewenangan PTUN Medan,” ujarnya.

Sebab berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tandas Ginting, SK HGU yang terdaftar atas nama PT BUK diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab tanah milik masyarakat yang telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus sejak tahun 1989 sampai sekarang, diklaim PT BUK masuk dalam HGU-nya.

Padahal, sambungnya, lahan masyarakat tersebut sudah lama dikuasai dan pernah disewa Pemkab Karo melalui Dinas Pertanian Karo untuk dipergunakan sebagai lahan pertanian bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

Diungkapkan Ginting, PT BUK tidak pernah menguasai dan mengusahai areal tersebut hingga sekarang. Malah bukti-bukti yang diajukan PT BUK seperti Izin Mendirikan Bangunan Villa, Izin Lingkungan, Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Izin Usaha Budidaya Hortikultura, diterbitkan pada Januari 2021 dan Pebruari 2021.

Baca Juga  Makin Ngeri Bahh..!! Rupiah Dipinggirkan..!! Jual Beli di Pasar Muamalah Gunakan Dinar dan Dirham..!!

“Hal ini menunjukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan SK HGU pada tahun 1997, tidak meneliti data fisik dan data yuridis terlebih dahulu,” jelas Ginting sembari menambahkan, alas hak dasar kepemilikan tanah milik masyarakat sesuai Akta Jual Beli Nomor: 142/AJB/9/1989 tanggal 28 September 1989 yang diterbitkan Camat Tiga Panah Drs Salomo Ginting selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, tidak pernah dibatalkan.

Tanah masyarakat petani ini tetap dikuasai serta diusahai secara terus menerus sampai sekarang. Sedangkan SK HGU PT BUK yang diterbitkan pada tahun 1997 yang peruntukannya untuk tanaman dan pembibitan kentang, tidak pernah melakukan kegiatan penanaman/pembibitan kentang di atas lahan tersebut.

Makanya BPN Karo dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Karo secara jelas menyatakan, lahan HGU PT BUK masuk dalam database terindikasi terlantar. Karena itulah bupati Karo melalui suratnya Nomor : 503/1526/DPMPTSP/2021 tanggal 30 Juli 2021 melarang segala kegiatan PT BUK di atas lahan tersebut, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami mengharapkan PT BUK menghormati proses hukum dan menghargai surat yang telah dikeluarkan bupati Karo dengan tidak melakukan kegiatan di atas lahan HGU tersebut, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” tegas pengacara kondang ini.

Menurutnya, masyarakat mengajukan gugatan semata-mata untuk mendapatkan keadilan atas tanah yang diperolehnya secara sah menurut hukum. Dan ini bukan hanya bagi masyarakat yang sedang berkonflik dengan PT BUK, tapi bagi seluruh petani di perladangan Puncak 2000 Siosar Desa Kacinambun dan Desa Suka Maju Karo yang masuk dalam areal HGU tersebut.

Kasus ini sebagai pembelajaran bagi seluruh masyarakat petani. Sebab, bisa saja nantinya di atas lahan yang dikuasai dan diusahai oleh masyarakat petani telah terbit SK HGU secara tiba-tiba. Padahal petani memiliki alas hak yang jelas dan dikuasai serta diusahai secara terus-menerus. (ALS)

Baca Juga  Horee..!! DPRDSU, Bupati Karo dan Dinas BMBK Kompak Benahi Jalan Tongkoh-Sukanalu agar Bisa Dilalui Truk

 

IMBAUAN REDAKSI: Ayoo…Kita lawan virus Corona (Covid-19)..!! Patuhi protokol kesehatan (Prokes)..!! Jaga jarak dua meter, pakai masker, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Bukan hebat kali Corona itu kalau kita bersatu..!! πŸ’ͺπŸ’ͺπŸ‘πŸ‘πŸ™πŸ™

Tinggalkan Komentar

close
Banner iklan disini